ULASANFAKTA.COM-BANGKA BARAT,
Bupati kab bangka barat, Sukirman memimpin langsung pembahasan mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi saat menerima kunjungan Direktur PT Pupuk Indonesia beserta rombongan di ruang tamunya. Pembahasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, terutama memastikan para petani mendapatkan pupuk yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Pertemuan dilanjutkan di Operational Room I, Sekretariat Daerah, Jumat (06/10/23).
Bupati Bangka Barat mengucapkan selamat datang kepada Direktur PT Pupuk Indonesia beserta jajaran, serta berterima kasih atas terpilihnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pogram kebijakan pupuk nasional.
“Sekarang uji coba dipilih ke Bangka Belitung karena terpadu dalam satu pulau. Dan keluhan dari masyarakat juga telah disampaikan kepada kami, mereka datang kesini ini untuk memutus mata rantai dari penyalur. Dengan adanya BUMN dan timnya sudah datang kesini, kita segera tindak lanjuti. Untuk teknisnya, diharapkan kepada dinas terkait untuk dibahas lebih lanjut," tutup Bupati Sukirman.
Rahmat Pribadi, selaku direktur PT Pupuk Indonesia mengatakan tujuannya ke Bangka ialah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan.
“Kami memberikan pelayanan pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi, hari ini kami ke Bangka dalam konteks menggali berbagai macam persoalan dan usulan-usulan yang bisa diterapkan,” tuturnya.
Rahmat pribadi mengatakan program ini baru berjalan di Indonesia dan telah diimplementasikan kepada sekitar 250ribu ha pada berbagai komoditas.
“Jumlah komoditas yang diberikan subsidi hanya 9 komoditi yaitu 3 perkebunan, 3 holtikultura, dan 3 pangan. Jenis pupuknya hanya 2 yaitu Urea dan NPK. Kini, pupuk subsidi berubah menjadi bantuan langsung pupuk. Salah satu komoditas sawit yang kita bina dalam program makmur adalah sawit perkebunan rakyat. Inti dari program ini adalah dimana petani bisa mendapatkan akses pada teknologi dan pendanaan serta pasar,” jelasnya.
Rahmat menjelaskan dengan bantuan langsung pupuk ini, membuat harga pupuk non subsidi dan pupuk subsidi menjadi sama.
“Seperti Urea dengan subsidi 2300 Rupiah per kg, non subsidi 7000 sampai dengan 8000 Rupiah per kg ke petani, jadi semua toko tidak ada lagi pembeda antara pupuk subsidi dan nonsubsidi, yang membedakan setiap petani itu dibukakan rekening BRI yang diisi uangnya oleh Pemerintah. Jadi akan menebus ke toko-toko kita dengan menggunakan uang yang tersedia di BRI. Seumpama uangnya tidak cukup, petani boleh menambah voleme pupuknya dengan menggunakan dana mandiri atau sendiri,” jelasnya lagi.
Rahmat juga menyampaikan amanat dari Kementerian Perekonomian, bahwa pada tahun ini Provinsi Bangka Belitung akan diujicobakan pada penerapan kebijakan pupuk nasional.
"Hal ini dipertimbangkan karena jumlah subsidi tidak banyak, lokasinya dalam satu pulau, jadi kalau ada apa-apa kita bisa cepat merecover. Dan kami meminta dukungan dari Bupati, kita patut berbangga dari Babel inilah perubahan kebijakan pupuk nasional akan dimulai, akan menjadi acuan bagi kebijakan secara nasional," jelasnya.
“Disetiap kelompok-kelompok yang ikut dalam program ini, kita akan tempatkan pendamping agar penerapan pupuk yang efektif dan efisien sehingga produktifitasnya bisa naik,” imbuhnya.
Pihak PT Pupuk Indonesia mengatakan tujuan program makmur ini dibentuk supaya petani mendapat kepastian harga pupuk yang kompetitif, tepat waktu, serta mendapatkankualitas pupuk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Di program Bina Makmur ini kami membuat ekosistem, mendata jumlah petani, sehingga untuk pupuk tidak melalui kios-kios. Jadi pupuk akan langsung kepada mitra yang menjadi Kepala Project disitu. Otomatis harga pupuk berbeda dengan harga di kios-kios, sehingga para petani akan mendapatkan akses pupuk langsung dari mita yang menaungi petani," ujar Rahmat.
“Jadi petani ini tidak mendapat pupuk yang abal-abal lagi. Tim Petugas Lapangan kami akan mengunjungi untuk melihat dan setelah di data apa kebutuhan pupuknya, berapa ton, dimusim apa. Itu akan kami langsung mengedrop ke lokasi yang sudah ditetapkan dari program kami," tambahnya.
Pihak Pupuk Indonesia kemudian memberikan penjelasan mengenai syarat menjadi pengecer pupuk yaitu diantaranya memiliki KTP, NPWP, NIB, dan data luas bangunan.
“Kami survey, kami lihat, potensinya juga, penjualannya kemana, secara teknis tim kami di lapangan siap berkomunikasi langsung,” jelasnya.(Bayu Ast)
Sumber : Humas Diskominfo Babar
