Ulasanfakta.com, Jakarta - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas berbagai agenda penting terkait keamanan laut nasional di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
Dalam RDP ini, Komisi I DPR RI meminta agar Bakamla RI terus memperkuat postur dan kekuatan Bakamla RI sebagai embrio Coast Guard Indonesia, sementara Bakamla RI menekankan komitmen dalam menjaga keamanan laut Indonesia untuk masa depan bangsa. Agenda rapat meliputi isu-isu strategis, rencana 100 hari kerja dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto, dan usulan pembaruan regulasi guna memperkuat tugas Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Salah satu topik utama dalam program 100 hari yang akan dilaksanakan oleh Bakamla RI adalah penguatan patroli keamanan laut melalui sinergi dengan instansi dalam dan luar negeri. Fokus patroli ditingkatkan di wilayah perairan rawan, seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi, guna menangkal ancaman keamanan dan penegakan hukum di laut, namun tidak terbatas pada kejahatan narkotika, penyelundupan pasir laut, human trafficking, penangkapan ikan ilegal, dan pelanggaran lintas batas. Selain itu, Bakamla RI akan meningkatkan kerja sama intelijen maritim untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman lebih efektif.
Dalam pelaksanaan program 100 Hari Kerja Bakamla RI, Komisi I DPR RI memberikan beberapa masukan penting untuk meningkatkan efektivitas operasi dan pengelolaan keamanan laut nasional. Pertama, Bakamla RI diharapkan dapat mengintensifkan fungsi koordinasi antar instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam operasi keamanan laut. Kedua, penjelasan mengenai tugas dan fungsi Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) juga diperlukan agar kehadiran mereka dapat lebih terarah dan berdampak. Dan yang ketiga, Komisi I mendorong peningkatan operasi pengamanan di laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.
Di akhir rapat, Kepala Bakamla RI menyampaikan harapannya agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut dapat segera terwujud, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bakamla RI secara terintegrasi di masa mendatang.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sestama Bakamla RI, Laksda TNI Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han)., Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Bakamla RI, Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA., Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla RI, Laksda Bakamla Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., serta para pejabat Eselon II.**
Sumber: Humas Bakamla RI
Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S. Pd
Baca berita lainnya di Google News
